Legal Consultant

Latest

Jenis jenis hak atas tanah di indonesia

Pembentukan HTN (Hukum Tanah Nasional) yang diawali lahirnya UUPA berusaha melakukan unifikasi hukum tanah adat dan barat menjadi hukum tanah yang bersifat tunggal. Tanah disini dimaknai secara filosofis yang cenderung diartikan sebagai land dan bukan soil. Sehingga tanah dipandang dari multi dimensional dan multi aspek.

Bahwa sebelum berlakunya UUPA terdapat dualisme hukum agraria di Indonesia yakni hukum agraria adat dan hukum agraria barat. Dualisme hukum agraria ini baru berakhir setelah berlakunya UUPA yakni sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak itu untuk seluruh wilayah Republik Indonesia hanya ada satu hukum agraria, yaitu hukum agraria berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau UUPA.

Unifikasi hukum tanah dalam UUPA berupaya melembagakan hak-hak atas tanah yang baru. Pembentukan HTN kemudian diikuti dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan baru. Hasilnya, hak-hak atas tanah yang baru dapat dibuat dalam hierarki yang berjenjang.

Urutan vertikal mengenai hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional (UUPA) menurut Boedi Harsono yang dikutip oleh Noor (2006) dalam susunan berjenjang yaitu sebagai berikut :

  1. Hak bangsa, sebagai yang disebut dalam Pasal 1 UUPA, merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama. Hak bangsa ini dalam penjelasan Umum Angka II UUPA dinyatakan sebagai hak ulayat yang dingkat pada tingkat yang paling atas, pada tingkat nasional, meliputi semua tanah di seluruh wilayah negara.
  2. Hak menguasai dari negara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan hak penguasaan atas tanah sebagai penugasan pelaksanaan hak bangsa yang termasuk bidang hukum publik, meliputi semua tanah bersama bangsa Indonesia.

Makna dikuasai oleh negara tidak terbatas pada pengaturan, pengurusan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan hak-hak perorangan. Akan tetapi negara mempunyai kewajiban untuk turut ambil bagian secara aktif dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam hal dikuasai oleh negara dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat menurut Bagir Manan yang dikutip oleh Warman (2006), negara Indonesia merdeka adalah negara kesejahteraan sebagaimana termaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Dasar pemikiran lahirnya konsep hak penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, merupakan perpaduan antara teori negara hukum kesejahteraan dan konsep penguasaan hak ulayat dalam persekutuan hukum adat. Makna penguasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), dan mengawasi (tozichthouden) (Abrar, 1993). Substansi dari penguasaan negara adalah dibalik hak, kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada negara terkandung kewajiban negara untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagai sumber daya ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

  1. Hak ulayat, dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah bersama masyarakat hukum adat tertentu.
  2. Hak perorangan yang memberikan kewenangan untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat tertentu dari suatu bidang tanah tertentu, yang terdiri dari :
    1. Hak atas tanah, berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai,  hak milik atas satuan rumah susun, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan yang ketentun pokoknya terdapat dalam UUPA, serta hak lain dalam hukum adat setempat, yang merupakan hak penguasaan atas tanah untuk dapat memberikan kewenangan kepada pemegang haknya, agar dapat memakai suatu bidang tanah tertentu yang dihaki dalam memenuhi kebutuhan pribadi atau usahanya (Pasal 4, 9, 16, dan BAB II UUPA).
    2. Hak atas tanah wakaf, yang merupakan penguasaan atas suatu bidang tanah tertentu, bekas hak milik (wakaf) yang oleh pemiliknya dipisahkan dari harta kekayaannya dan melembagalan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran agama islam (Pasal 49 UUPA jo Pasal 1 PP No. 28 tahun 1977).
    3. Hak tanggungan, sebagai satu-satunya lembaga jaminan hak atas tanah dalam hukum tanah nasional, merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada kreditor tertentu untuk menjual lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan jaminan bagi pelunasan piutang tertentu dalam hal debitor cidera janji dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut, dengan hak mendahului dari hak-hak kreditor (rechts prevelijk) yang lain (Pasal 57 UUPA jo Pasal 1 UU No. 4 tahun 1996).

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sistem penguasaan tanah di Indonesia yang merupakan hak perorangan mengakui adanya berbagai hak atas tanah berikut:

  1. Hak milik, hak milik digambarkan sebagai “hak yang paling penuh dan paling kuat yang bisa dimiliki atas tanah dan yang dapat diwariskan turun temurun”. Suatu hak milik dapat dipindahkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia (individu) yang bisa mendapatkan hak milik, sedangkan jika menyangkut korporasi maka pemerintah akan menentukan korporasi mana yang berhak mendapatkan hak milik atas tanah dan syarat syarat apa yang harus dipenuhi oleh korporasi untuk mendapatkan hak ini.

Terjadinya dan cara mendapatkan hak milik bisa diakibatkan karena (Sarah, 1978) :

  1. Peralihan, beralih atau dialihkan (warisan, jual beli, hibah).
  2. Menurut hukum adat, karena penetapan pemerintah dan undang-undang (konversi).

Hak atas tanah menurut hukum adat yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendengar kesaksian dari masyarakat setempat, dikonversi menjadi hak milik.

  1. Hak guna usaha, suatu hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikontrol secara langsung oleh negara untuk waktu tertentu, yang dapat diberikan kepada perusahaan yang berusaha dibidang pertanian, perikanan atau peternakan. Suatu hak guna usaha hanya dapat diberikan atas tanah seluas minimum 5 ha, dengan catatan bahwa jika tanah yang bersangkutan lebih luas dari 25 hektar, investasi Sistem Penguasaan Tanah dan Konflik yang cukup akan dilakukan dan pengelolaan usaha secara baik akan diberlakukan. Hak guna usaha bisa dipindahkan ketangan pihak lain. Jangka waktu pemberian hak guna usaha diberlakukan dengan ketat (maksimum 25 tahun). Hanya warga negara Indonesia dan badan usaha yang dibentuk berdasar undang undang Indonesia dan berdomisili di Indonesia dapat memperoleh hak guna usaha. Hak guna usaha dapat digunakan sebagai kolateral pinjaman dengan menambahkan hak tanggungan (security title).
  2. Hak guna bangunan, hak guna bangunan digambarkan sebagai hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Suatu hak guna bangunan dapat dipindahkan kepada pihak lain. Kepemilikan hak guna bangunan juga hanya bisa didapatkan oleh warga negara Indonesia dan perusahaan yang didirikan dibawah hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
  3. Hak pakai, hak pakai adalah hak untuk memanfaatkan, dan/atau mengumpulkan hasil dari tanah yang secara langsung dikontrol oleh negara atau tanah yang dimiliki oleh individu lain yang memberi pemangku hak dengan wewenang dan kewajiban sebagaimana dijabarkan didalam perjanjian pemberian hak. Suatu hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, atau selama tanah dipakai untuk suatu tujuan tertentu, dengan gratis, atau untuk bayaran tertentu, atau dengan imbalan pelayanan tertentu. Selain diberikan kepada warga negara Indonesia, hak pakai juga dapat diberikan kepada warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tanah yang langsung dikontrol oleh negara, suatu hak pakai hanya dapat dipindahkan kepada pihak lain jika mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
  4. Hak milik atas satuan bangunan bertingkat, adalah hak milik atas suatu bangunan tertentu dari suatu bangunan bertingkat yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah untuk keperluan tertentu dan masing-masing mempunyai sarana penghubung ke jalan umum yang meliputi antara lain suatu bagian tertentu atas suatu bidang tanah bersama. Hak milik atas satuan bangunan bertingkat terdiri dari hak milik atas satuan rumah susun dan hak milik atas bangunan bertingkat lainnya.
  5. Hak sewa, suatu badan usaha atau individu memiliki hak sewa atas tanah berhak memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh pihak lain untuk pemanfaatan bangunan dengan membayar sejumlah uang sewa kepada pemiliknya. Pembayaran uang sewa ini dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap, baik sebelum maupun setelah pemanfaat lahan tersebut. Hak sewa atas tanah dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, warga negara asing, badan usaha termasuk badan usaha asing. Hak sewa tidak berlaku diatas tanah negara.
  6. Hak untuk membuka tanah dan hak untuk memungut hasil hutan, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan hanya bisa didapatkan oleh warga negara Indonesia dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Menggunakan suatu hak memungut hasil hutan secara hukum tidaklah serta merta berarti mendapatkan hak milik (right of ownership) atas tanah yang bersangkutan. Hak untuk membuka lahan dan memungut hasil hutan merupakan hak atas tanah yang diatur didalam hukum adat.
  7. Hak tanggungan, hak tanggungan tercantum dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 sehubungan dengan kepastian hak atas tanah dan objek yang berkaitan dengan tanah (Security Title on Land and Land-Related Objects) dalam kasus hipotek.

Konsekuensi pengakuan terhadap hak-hak atas tanah, maka negara wajib memberikan jaminan kepastian hak atas tanah, sehingga lebih mudah bagi seseorang mempertahankan haknya terhadap gangguan pihak lain.

 

Cara Menyusun Surat Gugatan Perdata Di Peradilan Di Negara Indonesia

Pendahuluan

– Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.

– Gugatan dapat diajukan secara lisan (ps 118 ayat 1 HIR 142 ayat 1) atau tertulis (ps 120 HIR 144 ayat 1 Rbg) dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri

– Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan

– Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kabenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan

– Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv Psl 8 No.3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi :

1) Identitas dari pada para pihak

2) Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah fundamentum petendi

3) Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan

 

Identitas Para Pihak

Yang dimaksud dengan identitas adalah cirri-ciri daripada penggugat dan tergugat ialah nama, pekerjaan, tempat tinggal.

 

Fundamentum Petendi

Fundamentum petendi adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan daripada tuntutan

1. Fundamentum petendi ini terdiri dari dua bagian :

a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (feitelijke gronden) dan

b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden)

2. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tetang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yurudis daripada tuntutan

3. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan, yang member gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu

4. Mengenai seberapa jauh harus dicantumkannya perincian tentang peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan ada bebarapa pendapat :

a. Menurut Subtantieringstheori, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timulnya peristiwa hukum tersebut misalnya ; bagi penggugat yang menuntut miliknya, selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik, ia juga harus menyebutkan asal-asul pemilik itu.

b. Menurut individualiseringtheori sudah cukup dengan disebutkannya kajadian-kejadian yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah dapat menunjukan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut tidak perlu dijelaskan, karena hal tersebut dapat dikemukakan didalam sidang-sidang yang akan datang dengan disertai pembuktian.

c. Menurut putusan Mhkamah agung sudah cukup dengan disebutkannya perumusan kejadian materiil secara singkat.

 

Petitum atau Tuntutan

1. Petitum atau Tuntutan adalah apa yang dimintakan atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab didalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas

2. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat barakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut abscuur libel ( guagatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak oleh pihak tergugat sehungga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

3. Sebuah tuntutan dapat dibagi 3 (tiga) ialah :

a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.

b. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.

c. Tuntutan subsidiair atau pengganti.

4. Meskipun tidak selalu tapi seringkali di samping tuntutan pokok masih diajukan tuntutan tamabahan yang merupakan pelengkap daripada tuntutan pokok.

5. Biasanya sebagai tututan tambahan berwujud :

a. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

b. Tuntutan “uivoerbaar bij voorraad” yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Didalam praktik permohonan uivoerbaar bij voorraad sering dikabulkan. Namun demikian Mahkamah Agung mengintruksikan agar hakim jangan secara mudah memberikan putusan uivoerbaar bij voorraad.

c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) apabila tuntutan yang demikian oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.

d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk mambayar uang paksa (dwangsom), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan

e. Dalam hal gugat cerai sering disertai juga dengan tuntutan nafka bagi istri atau pembagian harta.

6. Mengenai tuntutan subsidiair selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Biasanya tuntutan subsidiair itu berbunyi “ agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “ mohon putusan yang seadil-adilnya” (aequo et bono)

Jadi tujuan daripada tuntutan subsidiair adalah agar apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebesan hakim serta keadilan.

7. Didalam berpekara di Pengadilan kita mengenal gugatan biasa/ pada umumnya dan gugatan yang bersifat referte.

8. Sebuah gugatan dapat dicabut selama putusan pengadilan belum dijatuhkan dengan catatan :

a. Apabila gugatan belum sampai dijawab oleh tergugat, maka penggugat dapat langsung mengajukan pencabutan gugatan.

b. Apabila pihak tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari tergugat.

Pengampuan, syarat dan prosedurnya

Pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampuan.

Pengampuan diatur dalam buku I KUHPerdata. Adapun syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampuan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 433 KUHPerdata :

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 433 di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan dibawah pengampuan. Namun demikian, orang yang suka berfoya-foya pun dapat dimintakan pengampuan.

Siapa saja yang berhak meminta dan dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan ? Pasal 434 KUHPerdata menjelaskan secara tegas bahwasanya Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri.

Jadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 434 KUHPerdata, tidak semua orang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Hukum mensyaratkan hanya orang yang memiliki hubungan darah saja yang dapat mengajukan dan ditetapkan sebagai pemegang hak pengampuan. Bahkan terhadap saudara semenda (hubungan persaudaraan karena tali perkawinan) pun, hukum tetap mengutamakan orang yang memiliki hubungan darah sebagai pemegang hak pengampuan.

Dalam menetapkan seseorang diletakkan pengampuan, Pengadilan Negeri terikat dan harus tunduk pada ketentuan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 438 KUHPerdata : Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda.

Pasal 439 KUHPerdata : Pangadilan Negeri setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang-orang tersebut dalam pasal yang lalu, harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, bila orang itu tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang atau beberapa orang Hakim yang diangkat untuk itu, disertai oleh panitera, dan dalam segala hal dihadiri oleh jawatan Kejaksaan.

Bila rumah orang yang dimintakan pengampuan itu terletak dalam jarak sepuluh pal dari Pengadilan Negeri, maka pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat. Dan pemeriksaan ini, yang tidak perlu dihadiri jawatan Kejaksaan, harus dibuat berita acara yang salinan otentiknya dikirimkan kepada Pengadilan Negeri.

Pemeriksaan tidak akan berlangsung sebelum kepada yang dimintakan pengampuan itu diberitahukan isi surat permintaan dan laporan yang memuat pendapat dari anggota-anggota keluarga sedarah.

Pasal 440 KUHPerdata : Bila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda, dan setelah mendengar pula orang yang dimintakan pengampuan, berpendapat bahwa telah cukup keterangan yang diperoleh, maka Pengadilan dapat memberi keputusantentang surat permintaan itu tanpa tata cara lebih lanjut, dalam hal yang sebaliknya, Pengadilan Negeri harus memerintahkan pemeriksaan saksi-saksi agar peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya menjadi jelas.

Pasal 441 KUHPerdata : Setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439, bila ada alasan, Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang pengurus sementara untuk mengurus pribadi dan barang-barang orang yang dimintakan pengampuannya.

Pasal 442 KUHPerdata : Putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka, setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan Jaksa.

Hukum Waris

Pengertian Kepustakaan : Pokok-Pokok Hukum Perdata – Prof. Subekti, SH

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat – akibatnya bagi ahli waris.

Yang dapat diwariskan

Pada asasnya, yang dapat diwariskan hanyalah hak – hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.

Kecuali, ada hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, yaitu Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, dan pemberian kuasa.

Subjek Hukum Waris
Pewaris

– meninggalkan harta

– Diduga meninggal dengan meninggalkan harta
Ahli waris

– Sudah lahir pada saat warisan terbuka (Pasal 863 KUHPer)

Syarat Pewarisan
Pewaris meninggal dengan meninggalkan harta
Antara pewaris dan ahli waris harus ada hubungan darah (untuk mewaris berdasarkan UU)
Ahil waris harus patut mewaris (Pasal 838 KUHPer)

Pasal 838 KUHPer berisi :

Orang – orang yang tidak patut mendapatkan warisan :
Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris
Mereka yang karena putusan hakim secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada yang si meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat
Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah si yang meninggal untuk mencabut wasiatnya
Mereka yang telah menggelapkan atau merusak wasiat dari si meninggal.

Meninggal Bersama – sama antara Pewaris dan Ahli Waris
Pasal 831 KUHPer : malapetaka yang sama
Jika tidak diketahui siapa yang meninggal lebih dulu tidak saling mewaris
Harus dibuktikan, selisih 1 detik dianggap tidak meninggal bersama – sama.

Prinsip Umum Dalam Kewarisan
Pewarisan terjadi karena meninggalnya pewaris dengan sejumlah harta

Hak – hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan “beralih” demi hukum. Pasal 833 KUHPer (Saisine) menimbulkan hak menuntut (Heriditatis Petitio)
Yang berhak mewaris menurut UU adalah mereka yang mempunyai hubungan darah (Pasal 832 KUHPer)
Harta tidak boleh dibiarkan tidak terbagi
Setiap orang cakap mewaris kecuali onwaardig berdasarkan Pasal 838 KUHPer

Cara Memperoleh Warisan
Mewaris berdasarkan Undang – Undang (ab intestato)
atas dasar kedudukan sendiri
atas dasar penggantian
Mewaris berdasarkan testament / wasiat

Mewaris Berdasarkan Undang – Undang

a. Atas Dasar Kedudukan Sendiri

Penggolongan ahli waris berdasarkan garis keutamaan
Golongan I (Pasal 852 – 852 a KUHPer) : Adalah Suami/isteri dan semua anak serta keturunannya dalam garis lurus kebawah
Golongan II (Pasal 855 KUHPer) : Orangtua dan saudara – saudara pewaris
Golongan III (Pasal 850 jo 858 KUHPer) : Kakek nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu
Golongan IV (Pasal 858 s.d 861 KUHPer) : Kerabat pewaris dalam garis menyamping sampai derajat keenam

b. Berdasarkan Penggantian

Syarat penggantian : orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris

Macam – macam penggantian :

– Dalam garis lencang kebawah tanpa batas (Pasal 842 KUHPer)

– Dalam garis menyamping ; saudara digantikan anak – anaknya (Pasal 844 KUHPer)

– Penggantian dalam garis ke samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi atau keponakan

Harta Peninggalan Tak Terurus

Pasal 1126 KUHPer :

Harta peninggalan tak terurus jika :
tidak ada yang tampil sebagai ahli waris
Semua ahli waris menolak

Pasal 1127 KUHPer

Demi hukum, BHP wajib mengurus harta tersebut pada saat awal pengurusannya harus memberitahu kejaksaan

Pasal 1128 KUHPer

Kewajiban BHP :
Dalam hal dianggap perlu, menyegel Harta Peninggalan (HP)
Membuat daftar tentang HP
Membayar hutang pewaris
Menyelesaikan Legaat
Membuat pertanggungjawaban

Pasal 1129 KUHPer

Lewat jangka waktu 3 tahun terhitung mulai terbukanya warisan, tidak ada ahli waris yang tampil, BHP harus membuat perhitungan penutup pada negara “Negara berhak menguasai harta peninggalan”

Mewaris berdasarkan Testamen

Arti Testamen (Pasal 875 KUHPer), suatu akta yang memuat tentang apa yang dikehendaki terhadap harta setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali

Unsur – Unsur Testament
Akta
Pernyataan kehendak
Apa yang akan terjadi setelah ia meninggal terhadap akta
Dapat dicabut kembali

Syarat membuat Testament
Dewasa
Akal sehat
Tidak dapat pengampuan
Tidak ada unsur paksaan, kekhilafan, kekeliruan
Isi harus jelas

Isi Testament
Erfstelling (Pasal 954 KUHPer)

– Testamentair erfgenaam
Legaat (Pasal 957 KUHPer)

– Legetaris
Codicil (tidak berhubungan dengan harta)

Pencabutan Testament
Secara tegas, jika dibuat wasiat baru yang isinya mengenai pencabutan surat wasiat
Secara diam – diam, dibuat testament baru yang memuat pesan – pesan yang bertentangan dengan testament lama

HAK DAN KEWAJIBAN PEWARIS DAN AHLI WARIS
Pewaris
Hak, berkaitan dengan testament
Kewajiban, memperhatikan batasan bagian mutlak (legitime portie)
Legitime Portie, bagian tertentu dari ahli waris tertentu yang tidak dapat disingkirkan
Pasal 914 KUHPer, ahli waris yang mempunyai hak LP anak sah
Pasal 915 KUHPer, LP orangtua
Pasal 916 KUHPer, LP, anak luar kawin
Ahli Waris

· Hak

a. Menentukan sikap terhadap harta peninggalan

b. Menerima diam – diam atau tegas

c. Menerima dengan catatan

d. Menolak warisan

· Kewajiban
Memelihara Harta Peninggalan
Cara pembagian warisan
Melunasi hutang
Melaksanakan wasiat

PEMBAGIAN WARISAN
Prinsip pembagian warisan (Pasal 1066 KUHPer)
Tidak seorang ahli waris pun dapat dipaksa untuk membiarkan harta warisan tidak terbagi
Pembagian harta warisan dapat dituntut setiap saat (walaupun ada testament yang melarang)
Pembagian dapat ditangguhakan jangka waktu 15 tahun dengan persetujuan semua ahli waris
Cara pembagian warisan :
Pasal 1069 KUHPer

Jika semua ahli waris hadir maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki bersama, dengan akta polihan mereka
Pasal 1071 & 1072 KUHPer

– salah satu ahli waris tidak mau membantu

– Salah satu ahli waris lalai

– Salah satu ahli waris belum dewasa / di bawah pengampuan, dengan keputusan hakim, Balai Harta Peninggalan (BHP) mewakilli mereka
Pasal 1074 KUHPer

– Pembagian harus dengan akta otentik

– Soal yang berhubungan erat dengan pembagian warisan – Inbreng, pengembalian benda pada boedel warisan

Bagian Anak Luar Kawin

Diakui Pasal 862 – 863 KUHPer
Bersama golongan I : 1/3 bagian anak sah
Bersama golongan II : ½ harta peninggalan
Bersama golongan III : ¾ harta peninggalan

Kepustakaan : Pokok-Pokok Hukum Perdata – Prof. Subekti, SH

Pengaturan Harta Warisan

Ada satu kaidah yang umum berlaku, sesuatu yang didapat lewat cara kekerasan akan melahirkan kekerasan pula. Demikian pula dengan harta yang didapat dengan cara sengketa akan menyimpan bara, yang pada gilirannya akan memunculkan sengketa pula. Kaidah tersebut banyak dipercaya orang bukan hanya dalam konteks harta warisan keluarga biasa, akan tetapi juga berlaku dalam tatanan politik sebuah negara atau kerajaan.

Masalah harta warisan merupakan permasalahan yang sangat pelik. Bagi sebagian kalangan persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Untuk itu perlunya pengaturan masalah harta warisan, agar terdapat kepastian hukum bagi orang yang akan membagi harta warisan kepada anak, istri suami maupun pewaris yang berhak, dalam hal ini oleh negara telah dibentuk Subdirektorat Harta Peninggalan pada Departemen Hukum dan HAM.

Sebagai bagian dari Direktorat Perdata, Subdirektorat Harta Peninggalan terbagi dalam tiga bagian yaitu Seksi Pembinaan Balai Harta Peninggalan, bertugas menyiapkan bahan rancangan kebijakan dan petunjuk teknis, telaahan, pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta penerbitan Surat Tanda Terdaftar sebagai kurator dan pengurus. Seksi Daftar Wasiat bertugas menyusun daftar yang dilaporkan oleh Notaris, meneliti data formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat. Seksi Dokumentasi bertugas mengelola daftar wasait dan dokmen-dokumen harta peninggalan.

Persoalan wasiat bermula dari satu cerita sejak jaman Belanda, pada waktu itu banyak petinggi Belanda yang memiliki tanah perkebunan yang cukup luas dan harta berharga lain, tentunya selaku pemilik menginginkan agar harta terbagi secara merata kepada yang berhak. Untuk itu diperlukan bukti kuat yang mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan testament register.

Maka dibuatlah surat wasiat dihadapan notaris, dengan akta nota riil, hukum bw berdasarkan ordonansi daftar pst wasiat LN no.1920/35 jo LN 1921 No.565 yang berlaku. Kemudian notaries harus melaporkan surat wasiat yang dibuat ke Departemen Hukum dan HAM, khususnya di Sub Direktorat Balai Peninggalan dalam waktu sebulan kemudian. Hal inilah yang berlaku selama beratus-ratus tahun. Jadi dimanapun orang membuat wasiat, baik dari Sabang sampai Merauke dia harus lapor ke pusat wasiat (Ditjen AHU).

Ordonansi lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) (psl 16 ayat 1 huruf h & i UU.30/2004), notaris diwajibkan membuat daftar akta yang berhubungan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan. Setiap bulan notaris harus mengirimkan akta ke Depkumham dalam jangka waktu 5 hari pada bulan berikut.

Adapun kewajiban dari Subdit Harta Peninggalan adalah memberikan keterangan kepada orang-orang yang mau membagi warisan itu. Hak warisan tidak akan keluar sebelum ada keterangan dari Ditjen AHU. Lingkup tugas pusat data wasiat sebagai landasan bagi orang yang akan membagi harta warisan. Jadi dengan surat tersebut orang akan membagi warisan. Seperti kita ketahui bahwa wasiat akan berlaku setelah pembuat wasiat itu meninggal dunia.

Namun demikian sayangnya notaris akhir-akhir ini kurang taat dalam melaporkan masalah wasiat, padahal itu berbahaya. Karena merupakan perbuatan melawan hukum dan akan mendapatkan tuntutan sanksi di pasal 84-85 UUJN, ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf h & i. Pelanggaran tersebut mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya ganti rugi dan bunga kepada notaris yang tidak melakukan itu.

Di Departemen Hukum dan HAM, wasiat yang dilaporkan berupa data laporan notaris. Jadi tidak diketahui apa isi wasiat itu, tetapi hanya laporan bahwa terdapat wasiat yang dibuat oleh si A dihadapan notaris B, dimana pada tanggal berapa. Data yang diterima akan dicatat dalam data base untuk memudahkan penyimpanan. Data inilah yang menjadi sebuah informasi kemudian surat itu bisa diperoleh, misal notaris meninggal akan ketahuan dari protokolnya.

Sedangkan untuk data nihil, hal tersebut tetap harus dilaporkan. Nihil perlu dilapor, karena bisa menjadi pembuktian bahwa walaupun ada orang kaya tetapi tidak membuat wasiat, tentunya hal tersebut untuk menghindari pemalsuan wasiat. Kadang ada juga orang yang mengaku-ngaku mendapat wasiat.

Pembuatan wasiat sangat penting. Karena walaupun bersifat personal pembuatan wasiat adalah untuk melindungi harta yang diperoleh bertahun-tahun yang penuh perjuangan. Bagi yang tidak punya harta ya tidak perlulah tapi kalau ingin kepastian hukum maka harus dibuat akta wasiat. Membuat wasiat tidak perlu di notaris, tetapi bisa menulis sendiri, hal tersebut ada mekanismenya.

Adapun cara mendapatkan Surat Keterangan Wasiat (SKW), yaitu mengajukan permohonan ke Depkumham selaku pusat data wasiat. Bagi yang mengajukan harus melengkapi permohonan dilampirkan fotocopy akta kematian atas nama pemilik wasiat, Surat Keterangan Kematian (SKK) dari Kelurahan, SKK dari Kedutaan bagi warga negara Indonesia yang meninggal di luar negeri, KTP, KK, Surat Ganti Nama (bagi warga negara yang mengubah nama terutama orang China), Surat Kelahiran, Akta Nikah dan biaya map koperasi Rp. 50.000,- .

Setelah data-data masuk, akan diproses dan muncul dua kemungkin jawaban dari Depkumham “terdaftar” dan “tidak terdaftar”. Terdaftar wasiat sesuai yang didaftar ke kami, misalnya akte nomor berapa, pekerjaan waktu hidup, alamat dan informasi siapa notaris penyimpan protokol itu. Mungkin notaris yang sama kalau masih hidup, tapi kalau sudah meninggal siapa penyimpan protokolnya yang ditunjuk oleh notaries semula. Sedangkan bagi yang tidak terdaftar artinya orang tersebut memang belum pernah membuat wasiat.

Bagi orang yang banyak harta tapi belum sempat membuat wasiat? Maka tetap saja bisa dibagi, tetapi sudah banyak kejadian walaupun sudah diatur sedemikian rupa, tetap saja harta menjadi rebutan. Apalagi jika tidak ada yang mengatur ? tentu perebutan akan lebih besar lagi.

Jadi dia akan kembali pada peraturan awal hukum waris yang dianut, apakah dia tunduk pada Hukum BW, Hukum Islam, Hukum adat atau yang lain. Akta wasiat kalau dibuat menjadi semacam UU bagi mereka. Beda hukum waris dengan pembagian warisan berdasar wasiat. Kalau wasiat orang yang tidak ada hubungan darahpun bisa dapat wasiat, (seperti cerita telenovela Maria Mercedes), tetapi kalau Hukum Waris maka warisan akan dibagi kepada yang berhak sesuai dengan garis keturunan.

Implementasi dari wasiat di lapangan adalah sebagai berikut, setelah SKW ditandatangani oleh Direktur Perdata, yang menyatakan bahwa SKW atas nama pemohon terdaftar dan tidak terdaftar. Kalau terdaftar bisa digunakan untuk mendapatkan data mengenai wasiat yang dibuat untuk dibawa ke notaris bersangkutan. Notaris berwenang membuat Surat Keterangan Hak Pewaris, yakni surat yang menyatakan siapa ahli waris yang meninggal untuk kemudian sebagai dasar membagi warisan sesuai ketentuan.

Wasiat akan berguna apabila yang membuat sudah meninggal. Begitu pentingnya peran wasiat, sehingga bagi notaries yang melanggar dalam arti tidak melaporkan surat wasiat sesuai aturan maka akan diberikan sanksi. Menurut pasal 84 UU 30/04 tentang UU JN, apabila terdapat wasiat yang tidak dilaporkan maka akta akan mempunyai kekuatan dibawah tangan atau batal demi hukum. Dengan demikian kepada para pihak yang dirugikan bisa menuntut biaya ganti rugi kepada notaries bersangkutan.

Tugas ini berkaitan erat dengan tugas Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD). Dipundak merekalah tanggung jawab dibebankan untuk mendidik ketaatan notaris. Jadi diharapkan agar MPW, MPD benar-benar melaksanakan pengawasan ketaatan notaries untuk melaporkan wasiat setiap bulan.MPW, MPD berwenang memeriksa kantor notaris, sebab wasiat yang tidak dilaporkan akan merugikan masyarakat dan menuntut.

Bagi pemohon SKW didaerah, mereka tetap harus datang ke Ditjen AHU sebagai pusat data. Mengingat pentingnya data wasiat maka pekerjaan ini sulit untuk didelegasikan ke daerah-daerah, untuk menghindarkan penggandaan claim wasiat oleh orang-orang tertentu.

Sumber : http://www.majalah.depkumham.go.id

Saksi dalam Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata dapat disebut juga dengan Hukum Perdata Formil, namun lebih lazim dipergunakan istilah “Hukum Acara Perdata”. Hukum Acara Perdata merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum perdata disebabkan Hukum Acara Perdata adalah ketentuan yangmengatur cara-cara berperkara di depan pengadilan.

Dalam berbagai literatur Hukum Acara Perdata, terdapat berbagai macam definisi Hukum Acara Perdata ini dari para ahli (sarjana), yang satu sama lain merumuskan berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung tujuan yang sama. Wirdjono Prodjodikoro (1976 : 43) menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata. Sudikno Mertokusumo (1993 : 2), menyatakan bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan hakim”.

Soepomo (1958 : 4) dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” meskipun tidak memberikan batasan, tetapi dengan menghubungkan tugas hakim, menjelaskan. Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara. Inti dari berbagai definisi (rumusan) Hukum Acara Perdata diatas ini, agakanya tidak berbeda dengan apa yang telah dirumuskan dalam Laporan Hasil Simposium Pembaharuan Hukum Acara Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 21 – 23 tahun 1984 di Yogyakarta, bahwa Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya untuk menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata materiil.

Hukum perdata materiil yang ingin dipertahankan atau ditegakkan dengan Hukum Acara Perdata tersebut meliputi peraturan hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan (seperti BW, WVK, UUPA, Undang-Undang Perkawinan dan sebagainya) dan peraturan hukum yang tidak tertulis berupa Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata ini harus ditaati oleh setiap orang agar tecipta ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Apabila dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan pelanggaran terhadap norma/kaidah Hukum Perdata tersebut, misalnya penjual tidak menyerahkan barang yang dijualnya maka hal itu jelas menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Untuk memulihkan hak perdatapihak lain yang telah dirugikan ini, maka Hukum Perdata Materiil yang telah dilanggar itu harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan cara mempergunakan Hukum Acara Perdata. Jadi pihak lain yang hak perdatanya dirugikan karena pelanggaran terhadap hukum perdata tersebut, tidak boleh memulihkan hak perdatanya itu dengan cara main hakim sendiri, melainkan harus menurut ketantuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata.

Di sisi lain dapat dikatakan, bahwa pelanggaran terhadap Hukum Perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata. Cara menyelesaikan perkara perdata ini di dalam negara yang berdasar atas hukum, tidak boleh dengan main hakim sendiri, tetapi harus dengan jalan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu dapat juga dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Seluk beluk bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan, semuanya diatur dalam Hukum Acara Perdata. Dengan adanya Hukum Acara Perdata masyarakat merasa adanya kepastian hukum, bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Hukum Perdata yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan Hukum Acara Perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum (perdata) dalam masyarakat.

Untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuan Hukum Acara Perdata sebagaimana disebutkan diatas ini, maka pada umumnya peratutan-peraturan Hukum Acara Perdata bersifat mengatur dan memaksa. karena dianggap menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga peraturan Hukum Acara Perdata yang bersifat mengatur dan memaksa ini tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan pihak-pihak yang berkepentingan mau tidak mau harus tunduk dan mentaatinya. Meskipun demikian ada juga bagian dari Hukum Acara Perdata yang bersifat pelengkap, karena dianggap mengatur penyelenggaraan kepentingan khusus dari yang bersangkutan, sehingga peraturan Hukum Acara Perdata yang bersifat pelengkap ini dapat dikesampingkan atau disampingi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian suatu perkara, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengadakan perjanjian yang menetapkan bagi mereka hanya dapat mempergunakan satu alat bukti saja misalnya tulisan, dan pembuktian dengan alat bukti lain yang diperkenankan. Perjanjian yang mengatur tentang pembuktian yang berlaku bagi orang-orang yang mengadakan perjanjian tersebut dinamakan “Perjanjian Pembuktian”, yang menurut hukum memang dibolehkan dalam batas-batas tertentu.

Dalam proses peradilan perkara perdata dikenal adanya Testimonium de auditu yaitu keterangan saksi yang diperolehnya dari pihak lain yang melihat dan mengetahui adanya suatu peristiwa namun pihak yang mengetahui tersebut tidak bersaksi di pengadilan melainkan menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Misalnya, pihak ketiga mengetahui secara langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkara pernah mengadakan perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketiga ini menceritakan pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar dari pihak ketiga bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang antara kedua belah pihak.

Hal yang penting diketahui sehubungan dengan kesaksian Testamonium de Auditu adalah kekuatan pembuktian keterangan tersebut. Untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya maka hal yang harus diperhatikan adalah Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) Rbg/1907 BW sebagai sumber hukum perdata di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah tentang peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri. Lagi pula setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sehingga peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya.

Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Demikian juga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut testimonium de auditu tersebut jika didasarkan pada Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) Rbg/1907 BW bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Mahkamah Agung tgl 15-03-1972 No. 547 K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 No. 803 K/Sip/1970). tapi dalam putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaaannya tidak dilarang sebagai persangkaan.

Pada umumnya, testimonium de auditu tidak diperkenankan karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Namun, hakim tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan.

Sumber: dari berbagai sumber

Konstitusi dan Hukum Tata Negara

Konstitusi secara sederhana oleh Brian Thompson dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Organisasi dimaksud bera­gam bentuk dan kompleksitas struktur­nya. Dalam konsep konstitusi itu ter­cakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi ke­negaraan yang me­nen­tukan susunan dan kedu­dukan organ-organ negara.

Juga meng­atur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.

Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepa­katan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayo­ritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kunci­nya adalah konsensus atau general agreement.

Oleh karena itu, karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsensus dasar yang termaktub dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government). Hal itu memiliki konsekuensi bahwa konstitusi selalu dibuat dan berlaku untuk suatu negara tertentu. Konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu bangsa, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai.

Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter yang unik. Bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri yang secara intrinsik tidak ada yang bersifat superior satu diantara yang lainnya. Dalam hubungannya dengan pembentukan sistem hukum, von Savigny menyatakan bahwa suatu sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (arbitrary act of a legislator), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (juristic activity).

Dengan demikian akar hukum dan ketatanegaraan suatu bangsa yang diatur dalam konstitusi dapat dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, akar ketatanegaraan Indonesia modern dapat dilacak dari Hukum Tata Negara Adat yang pernah berlaku di kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang pernah hidup di wilayah nusantara. Bahkan hukum tata negara adat juga masih dapat dijumpai hidup dan berlaku dalam lingkup masyarakat hukum adat.

Oleh karena itu mempelajari hukum tata negara adat diperlukan sebagai bagian dari upaya memahami ketatanegaraan Indonesia modern serta mengenali identitas bangsa Indonesia yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam keberagaman. Selain itu, mempelajari hukum tata negara adat dengan kontekstualisasi terhadap ketatanegaraan Indonesia modern juga akan mendekatkan konsep-konsep konstitusi modern terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat hukum adat. Dengan demikian konstitusi memiliki akar dan benar-benar menjadi bagian dari sistem hidup masyarakat, dipraktikkan dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat (the living constitution).

Hukum Tata Negara Adat dalam Pembahasan BPUPK

Proses pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK menunjukkan bahwa UUD 1945 dibuat dengan cita-cita dan spirit yang berakar dari semangat bangsa Indonesia yang khas, serta pengalaman ketatanegaraan adat yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari pidato Soekarno, Soepomo, bahkan Muhammad Yamin. Spirit bangsa Indonesia dari semua golongan yang ada diungkapkan oleh Soekarno menjadi lima dasar, yaitu Pancasila. Inilah salah satu bentuk kesepakatan mengenai filosofi pemerintahan yang dapat disepakati bersama (general acceptance of the same philosophy of government) . Kesepakatan tersebut terjadi karena Pancasila memiliki akar dalam masyarakat Indonesia sehingga disetujui oleh para pendiri bangsa, sebagaimana dikemukakan dalam pidato Soekarno berikut ini.

Kita bersama-sama mentjari philosophische grondslag, mentjari satu “Weltanschauung” jang kita semuanja setudju. Saja katakan lagi setudju! Jang saudara Yamin setudjui, jang Ki Bagoes setudjui, jang Ki Hadjar setudjui, jang saudara Sanoesi setudjui, jang saudara Abikoesno setudjui, jang saudara Lim Koen Jian setudjui, pendeknja kita semua mentjari satu modus.

Soepomo menyatakan bahwa dasar dan susunan negara berhubungan dengan riwayat hukum (rechtsgeschichte) dan lembaga sosial dari negara itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan negara Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ada, seperti yang disampaikan oleh Soepomo pada rapat BPUPK sebagai berikut.

Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (rechtsgeschichte) dan lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Berhubung dengan itu apa jang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunjai keistimewaan sendiri-sendiri berhubung dengan riwajat dan tjorak masjarakatnja. Oleh karena itu, politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan “sociale structuur” masjarakat Indonesia jang njata pada masa sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnja tjita-tjita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya.

Muhammad Yamin juga menyatakan bahwa yang dapat menjadi dasar negara adalah dari susunan negara hukum adat. Hal itu dikemukakan oleh Yamin berikut ini.

Dari peradaban rakjat jaman sekarang, dan dari susunan Negara Hukum adat bagian bawahan, dari sanalah kita mengumpulkan dan mengumpulkan sari-sara tata negara jang sebetul-betulnja dapat mendjadi dasar negara.

Salah satu wujud hukum tata negara adat yang menjadi ciri ketatanegaraan Indonesia adalah prinsip musyawarah. Musyawarah diperlukan agar penyelenggara negara dapat menjalankan tugasnya mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita rakyat. Musyawarah merupakan forum pengambilan keputusan sekaligus pembatasan kekuasaan. Konsep musyawarah telah dikenal dan dipraktikkan dalam ketatanegaraan adat di wilayah nusantara. Soepomo menyatakan

Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, jang sampai sekarangpun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Djama, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pendjabat negara ialah pemimpin jang bersatu-djiwa dengan rakjat dan para pendjabat negara senantiasa berwadjib memegang teguh persatuan dan keimbangan dalam masjarakatnja.

Kepala desa, atau kepala rakjat berwadjib menjelenggarakan keinsjafan keadilan rakjat, harus senantiasa memberi bentuk (Gestaltung) kepada rasa keadilan dan tjita-tjita rakjat. Oleh karena itu, kepala rakjat “memegang adat” (kata pepatah Minangkabau) senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masjarakatnja dan untuk maksud itu, senantiasa bermusjawarah dengan rakjatnja atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanja, agar supaja pertalian bathin antara pemimpin dan rakjat seluruhnja senantiasa terpelihara.

Yamin juga menegaskan bahwa prinsip musyawarah merupakan sifat peradaban bangsa Indonesia yang asli, bahkan sebelum masuknya Islam. Prinsip musyawarah lah yang menyusun masyarakat dan ketatanegaraan berdasarkan keputusan bersama.

Diantara segala negeri-negeri Islam di dunia, barangkali bangsa Indonesialah jang sangat mengemukakan dasar permusjawaratan dan memberi tjorak jang istimewa kepada pelaksanaan permusjawaratan. Keadaan itu bukan kebetulan, melainkan berhubungan karena dikuatkan oleh sifat peradaban yang asli. Sebelum Islam berkembang ditanah Indonesia, maka sedjak zaman purbakala sudah membentuk susunan desa, susunan masjarakat dan susunan hak tanah jang bersandar kepada keputusan bersama jang boleh dinamai kebulatan – bersama atas masjarakat. Dasar kebulatan inilah jang sama tuanja dengan susunan desa, negeri, marga dan lain-lain dan mufakat itulah jang menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masjarakat jang teratur dan dalam tata-negara desa jang dipelihara untuk kepentingan bersama dan untuk rakjat turun-temurun.

Pemikiran Soekarno, Soepomo, dan Yamin tersebut menunjukkan pentingnya hukum tata negara adat sebagai akar ketatanegaraan Indonesia merdeka. Oleh karena itu, memahami ketatanegaraan Indonesia tentu akan lebih komprehensif dengan mengetahui dan memahami hukum tata negara adat. Bahkan hukum tata negara adat yang berlaku di dalam persekutuan-persekutuan hukum adat dinyatakan oleh Yamin sebagai “kaki susunan negara sebagai bagian bawah”.

Pengakuan terhadap hukum tata negara adat dan masyarakat hukumnya selanjutnya terwujud dalam rumusan Pasal 18 UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbestuurende landchappen dan volksgemeenschappen, yang memiliki susunan asli dan dapat dikatakan sebagai daerah istimewa. Negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mempertimbangkan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Hak asal-usul tersebut juga meliputi bentuk dan struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum tata negara adat.

UUD 1945 Pasca Perubahan dan Hukum Tata Negara Adat

Walaupun para pendiri bangsa mengakui pentingnya hukum tata negara adat dan merumuskannya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan dan penjelasannya, namun dalam praktiknya hukum tata negara adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri kurang mendapat perhatian. Sebaliknya, kebijakan yang dikembangkan adalah sentralisasi dan penyeragaman ketatanegaraan di tingkat daerah. Aspek hukum masyarakat adat tersisa adalah aspek keperdataan semata, yang memang tidak banyak melibatkan peran pemerintah. Hal itu dapat dilihat antara lain dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyeragamkan struktur pemerintahan tanpa mempertimbangkan struktur masyarakat yang telah ada ada berjalan. Akibtanya, masyarakat harus mengikuti struktur dan norma bermasyarakat yang asing dan mungkin dalam beberapa hal kurang sesuai dengan tata nilai setempat. Hal itu menimbulkan ketegangan dan ketidakadilan yang tidak jarang mengarah pada konflik sosial.

Bersamaan dengan munculnya gelombang reformasi, berkembang perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Oleh karena itu kebijakan mengalami perubahan dari sentralisasi menuju desentralisasi dan pembangunan berbasis pada kearifan lokal  dengan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk hukum tata negara adat.

Penegasan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hukum ketatanegaraan adat dilakukan dengan mengangkat hal-hal yang bersifat normatif dalam penjelasan UUD 1945 menjadi bagian dari pasal-pasal. Hal itu dimaksudkan untuk menegaskan dan memperkuat ketentuan tersebut agar dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan tentang pemerintahan daerah yang semula hanya 1 ayat dalam 1 pasal, berkembang menjadi 3 pasal yang berisi 11 ayat ketentuan. Terkait dengan masyarakat hukum adat dan hukum tata negara adat diatur dalam Pasal 18B[1], sebagai berikut.

(1)     Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

(2)     Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah meliputi pengakuan terhadap berlakunya hukum tata negara adat sesuai dengan struktur masyarakat setempat. Hal itu meliputi baik aspek struktur pemerintahan daerah maupun pembentukannya. Masyarakat yang memiliki struktur yang khusus dan istimewa tentu tidak dapat dipaksakan menjalankan ketentuan yang kurang sesuai. Hal itu misalnya dapat dilihat pada kasus pemilihan Gubernur Jogjakarta di mana struktur dan budaya masyarakatnya memiliki kekhususan dan keistimewaan sehingga belum dapat menerima pemilihan kepala daerah secara langsung.

Demikian pula halnya dengan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat, tentu dimaksudkan juga meliputi hukum tata negara adat, baik pada tingkat desa dan nagari, marga, atau tingkatan yang lebih luas lagi. Namun demikian, pengakuan tersebut adalah terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya untuk memaksanakan hukum tata negara adat yang sesungguhnya sudah tidak hidup dalam masyarakatnya, untuk diberlakukan kembali pada masyarakat setempat yang sudah jauh berbeda struktur dan budayanya.

Adanya ketentuan Pasal 18B UUD 1945 merupakan landasan pluralisme hukum, terutama dalam hal tata pemerintahan daerah sesuai dengan hukum tata negara adat masing-masing. Di dalam sistem hukum nasional terdapat beberapa sistem hukum yang lebih kecil dan terbatas, yang saling terkait dan tertata dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Hukum Tata Negara Adat dan Domestikasi UUD 1945

Studi terhadap hukum tata negara adat tidak hanya diperlukan dalam kaitannya dengan penerapan norma hukum tata negara adat itu sendiri. Untuk hukum tata negara adat yang sudah tidak hidup dan tidak berlaku lagi dalam masyarakatnya sendiri, tentu tidak dapat diberlakukan. Namun demikian mempelajari hukum tata negara adat itu tetap diperlukan untuk mendekatkan dan menjadikan UUD 1945 sebagai bagian dari sejarah perkembangan masyarakat. Hal itu berarti menunjukkan bahwa konsep-konsep dalam UUD 1945 memiliki akar sejarah.

Walaupun dari penjelasan para pendiri bangsa dapat diketahui bahwa UUD 1945 disusun berdasarkan karakteristik asli masyarakat Indonesia, namun konsep-konsep dan istilah-istilah yang digunakan adalah istilah-istilah asing yang tidak dikenal masyarakat. Pada saat pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK misalnya, istilah dan konsep yang dipakai lebih banyak dari Belanda dan Jerman, misalnya philosophische grondslag, weltanschauung, rechtstaats, dan sebagainya. Sedangkan dalam perubahan UUD 1945, istilah-istilah yang dipakai juga merupakan istilah asing seperti konstitusi itu sendiri, rule of law, separation of power, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sebagainya.

Istilah-istilah tersebut digunakan adalah untuk memudahkan penyampaian atau komunikasi. Sedangkan esensinya sesungguhnya sudah dapat ditemukan akarnya dalam hukum tata negara adat. Separation of power misalnya, sudah banyak dipraktikkan oleh kerajaan-kerajaan di nusantara dengan memisahkan antara lembaga atau pejabat-pejabat yang menjadi pelaksana pemerintahan (eksekutif), mengadili (hakim), dan yang memberi pertimbangan pembuatan aturan dan keputusan kepada raja, walaupun semua lembaga atau pejabat tersebut kedudukannya berada di bawah raja. Demikian pula dengan konsep supremasi konstitusi, juga dikenal dalam hukum tata negara adat karena terdapat kerajaan-kerajaan yang memiliki kitab-kitab rujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Untuk kesultanan-kesultanan Islam, yang menjadi sumber hukum tertinggi asalah al-Qur’an dan hadist.

Di sisi lain, eksplorasi hukum tata negara adat juga diperlukan untuk menyampaikan konsep-konsep UUD 1945 sesuai dengan pengetahuan dan medan pengalaman masyarakat Indonesia sehingga mudah di pahami dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian UUD 1945 akan menjadi konstitusi yang hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara (the living constitution).

Oleh karena itu, upaya mempelajari hukum tata negara adat memiliki arti yang penting dalam proses membangun konstitusionalisme Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan mempelajari konstitusi-konstitusi di kerajaan atau kesultanan yang pernah ada di wilayah nusantara. Di Jawa Barat dan Banten misalnya, dua kesultanan besar yang pernah ada adalah Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Kesultanan Cirebon berdiri pada awal abad ke-16 di bawah pemerintahan Sunan Gunung Djati. Kesultanan ini berdiri hampir 2 abad, yaitu hingga tahun 1697 dengan Sultan terakhir adalah Panembahan Sepuh.

Sedangkan Kesultanan Banten terbentuk dari Kerajaan Panten yang telah ada sejak tahun 1330 yang semula berada di bawah kekuasaan Majapahit. Karena pengaruh pedagang Islam yang berdatangan di Banten, berdirilah Kesultanan Islam Banten pada tahun 1552 dengan Sultan pertamanya adalah Sultan Maulana Panembahan Surasowan. Kesultanan Banten berjalan efektif hingga tahun 1820 saat meninggalnya Sultan terakhir, Muhammad Rafi’uddin.

Oleh : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.